5 Puskesmas Tanpa Dokter di Ende, Megy Sigasare: Jangan Hanya Catatan

Masalah Kekurangan Dokter di Lima Puskesmas Kabupaten Ende

Lima puskesmas di Kabupaten Ende hingga saat ini masih mengalami kekosongan dokter umum. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama karena peran dokter di puskesmas sangat penting sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan. Dokter tidak hanya bertugas dalam pengobatan, tetapi juga dalam pencegahan penyakit dan edukasi kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, dr. Maria Avelina Pani, mengungkapkan bahwa sekitar lima puskesmas belum memiliki dokter umum. Selain itu, jumlah dokter gigi yang ada di puskesmas juga terbatas, dengan hanya empat orang yang bertugas. Beberapa puskesmas yang mengalami kekosongan dokter antara lain Puskesmas Loboniki, Ngalupolo, Ndona, Watunggere, Riaraja, dan Embuzozo.

Secara keseluruhan, jumlah dokter umum yang bertugas di puskesmas dan RS Tanali mencapai 25 orang, sedangkan dokter gigi hanya empat orang. Data ini belum termasuk tenaga medis yang bekerja di rumah sakit lainnya.

DPRD Minta Penanganan Serius

Komisi III DPRD Kabupaten Ende menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi riil pelayanan kesehatan. Namun, kekurangan tenaga dokter di sejumlah fasilitas kesehatan dasar dinilai sebagai masalah serius yang harus ditangani secara terukur dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi III, Megy Sigasare, menegaskan bahwa puskesmas merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Tanpa dokter, layanan preventif, promosi, kuratif, dan edukatif tidak dapat berjalan optimal. Ia menilai langkah pemetaan distribusi dokter yang dilakukan Dinas Kesehatan sebagai solusi jangka pendek yang patut didukung, tetapi diperlukan strategi jangka menengah dan panjang untuk menghindari ketimpangan pelayanan antar wilayah.

Komisi III DPRD Kabupaten Ende memberikan beberapa rekomendasi konstruktif, antara lain:

  • Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan berbasis wilayah prioritas. Pemerintah daerah perlu menyusun peta kebutuhan dokter berdasarkan rasio penduduk, akses geografis, dan tingkat kerawanan kesehatan.
  • Optimalisasi program penugasan tenaga kesehatan nasional. Upaya mendatangkan dokter melalui program Nusantara Sehat harus terus diperjuangkan melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
  • Insentif daerah bagi tenaga medis. DPRD Kabupaten Ende siap mendorong dukungan anggaran untuk insentif khusus bagi dokter yang bersedia bertugas di wilayah terpencil atau sulit dijangkau.
  • Pemanfaatan teknologi layanan kesehatan jarak jauh. Telemedicine dapat menjadi solusi sementara untuk konsultasi medis di wilayah yang belum memiliki dokter tetap.
Baca Juga  Apa Tujuan Latihan Kebugaran Jasmani? Soal TKA PJOK Kelas 6 SD Semester 2

Fokus pada Pelayanan Pasien

Megy Sigasare juga menilai pandangan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, agar dokter tidak dibebani jabatan administratif perlu dikaji serius. Menurutnya, fokus utama dokter adalah pelayanan pasien, sementara jabatan kepala puskesmas dapat diisi oleh tenaga manajerial kesehatan yang kompeten.

Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Ende berkomitmen mengawal kebijakan anggaran dan regulasi agar pemerataan tenaga kesehatan dapat terwujud. Keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Ndona, khususnya sekitar Desa Nanganesa, harus diikuti dengan ketersediaan tenaga medis yang memadai agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan kesehatan.

“Harapan kami, persoalan ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi menjadi prioritas bersama lintas sektor. Pelayanan kesehatan yang baik bukan sekadar target kinerja, melainkan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara,” tegas Megy Sigasare.


unnamed 5 Puskesmas Tanpa Dokter di Ende, Megy Sigasare: Jangan Hanya Catatan