Kritik Keras PDIP, PSI Bantah Polemik Anggaran Pendidikan MBG
Perseteruan PSI dan PDIP Terkait Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sumber perseteruan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan (PDIP). Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, menegaskan bahwa banyak anak sekolah, termasuk orangtuanya, yang bergantung pada program tersebut. Ia mengajak PDIP untuk mempertimbangkan dampak jika MBG dihentikan karena penggunaan anggaran pendidikan.
Ali menyampaikan respons terhadap kritikan PDIP yang berpandangan bahwa anggaran pendidikan seharusnya difokuskan pada pendidikan saja, bukan MBG. Ia menegaskan bahwa jika program ini dihentikan, banyak anak akan kekurangan makanan bergizi.
“Kalau kita mendegradasi dengan permasalahan tentang pembiayaan dana anggaran, yang berasal dari APBN, terus kita mau menghentikan program itu? Kalau itu kita hentikan, sadar enggak teman-teman PDIP, bahwa berapa banyak orang yang kemudian hari ini yang akan kekurangan? Selama ini sudah berapa banyak anak-anak didik kita yang setiap hari menggantungkan hidupnya dengan MBG ini,” ujarnya saat ditemui di Pandeglang, Banten, Kamis (26/2/2026).
Ali mengklaim bahwa pada tahun 2025, penggunaan dana pendidikan untuk MBG menjadi kesepakatan antarfraksi di DPR. Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah bagaimana semua pihak mengawasi program MBG secara baik.
“Terutama Komisi X DPR, bahwa program ini tidak salah sasaran. Program ini tepat sasaran sampai ke anak-anak. Kalau kemudian juga ini sementara masih menggunakan sebagian dana dari dana pendidikan, dan tahun anggaran belum berjalan, dan itu sasarannya juga adalah untuk kepentingan anak-anak didik. Untuk kepentingan anak-anak sekolah. Jadi masih terkorelasi pada kondisi itu,” jelasnya.
“Jadi hari ini untuk program-program strategis pemerintah, sebaiknya mari kita lebih banyak memberikan support kepada pemerintah untuk memperbaiki program-program ini supaya lebih tepat sasaran. Bukan semakin banyak melakukan kritik,” sambung Ali.
Ali menyampaikan, jika pembiayaan MBG dari dana pendidikan dipersoalkan, akan ada banyak anak yang kehilangan kesempatan makan makanan bergizi. Dia menyebut, orangtua malah jadi semakin terbebani ketika program MBG dihentikan.
Untuk itu, Ali mengajak PDIP lebih bijaksana dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Dia mengakui bahwa mengkritik adalah kewajiban, tapi memberi solusi lebih penting.
“Pendidikan kita berjalan normal dengan dana yang ada hari ini. Tapi MBG ini masih adalah program strategis yang hari ini masih sementara melakukan uji coba terus, mencari pemodelannya. Sehingga ini masih butuh sekali supporting dari kita, masyarakat. Karena menurut kami program ini sangat baik untuk kepentingan anak-anak didik ke depan,” imbuh eks petinggi Nasdem ini.
Penjelasan PDIP Mengenai Alokasi Dana Pendidikan
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Esti Wijayati menyampaikan bahwa jumpa pers PDIP terkait alokasi dana pendidikan untuk MBG adalah demi meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait sumber anggaran MBG.
Dia mengatakan, anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari total belanja negara sebesar Rp 3.842 triliun. Di dalam angka tersebut, kata Esti, sudah termasuk alokasi anggaran MBG sebesar Rp 223,5 triliun sebagaimana tercantum dalam lampiran APBN.
Esti mengkritik bahwa anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk pendidikan saja. “Posisinya di dalam besaran anggaran ini juga tetap 20 persen lebih sedikit saja. Jadi tidak kemudian postur anggaran pendidikan ditambah Rp 223 triliun lalu menjadi 30 persen, tidak. Tetapi ditambah dengan MBG yang dikelola oleh BGN itu tetap dalam angka 20 persen,” ujar Esti.
“Artinya tidak menambah postur anggaran, tetapi ya memang itu harusnya dijatah atau dialokasikan betul untuk anggaran pendidikan. Secara otomatis dari pernyataan itu kan jelas bahwa anggaran MBG dari APBN memang digunakan dari anggaran pendidikan,” lanjut dia.
Leave a Reply