Mantan Ketua DPRD Kritik Mutasi Kepala Sekolah di Seluma, Banyak yang Tidak Wajar
Kritik terhadap Mutasi dan Rotasi Kepsek di Seluma
Mutasi dan rotasi kepala sekolah (Kepsek) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Seluma dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh mantan Ketua DPRD Seluma, Tenno Heika, yang mengkritik proses mutasi yang dilakukan pada 13 Februari 2026 lalu.
Menurut Tenno, ada banyak kejanggalan dalam mutasi dan rotasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kepala sekolah yang sebelumnya menjabat sebagai nonjob (tidak memiliki jabatan tetap) tiba-tiba diangkat menjadi guru biasa. Banyak dari mereka adalah guru berprestasi yang belum genap dua periode menjabat sebagai kepala sekolah.
Selain itu, Tenno menyebutkan bahwa beberapa kepala sekolah yang sudah menjabat dua periode tidak diberhentikan, hanya dipindahkan ke sekolah lain. Sementara itu, ada kepala sekolah yang belum menyelesaikan dua periode dan masih berprestasi justru diberhentikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses mutasi tersebut.
Kepala Sekolah yang Dilantik
Dari total 149 kepala sekolah yang dilantik, sebanyak 40 di antaranya adalah guru PPPK. Proses ini menimbulkan pertanyaan apakah para guru PPPK tersebut memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah atau apakah ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi.
Tenno juga menyoroti bahwa Dikbud Seluma tidak memperhatikan jam mengajar guru saat melakukan mutasi. Akibatnya, banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar, bahkan terjadi rebutan.
Langkah yang Diambil oleh Dikbud
Untuk mengatasi masalah ini, Dikbud Seluma membuat kebijakan baru dengan memindahkan atau merolling guru PNS dan PPPK yang tidak dapat jam mengajar melalui Surat Perintah Tugas (SPT). Namun, langkah ini dinilai tidak efektif karena tidak menyelesaikan akar masalah.
Masalah Intimidasi dan Penyembunyian Informasi
Tenno menyatakan bahwa kebobrokan Dikbud Seluma bisa terungkap jika guru dan kepala sekolah bersuara. Namun, hal ini dianggap sulit karena adanya intimidasi dari oknum di Dikbud. Ia meminta agar para guru dan kepala sekolah tidak takut untuk menyampaikan kebenaran jika memang ada ketidakadilan dalam mutasi yang dilakukan.
Permintaan kepada Bupati Seluma
Tenno menyarankan Bupati Seluma, Teddy Rahman-Gustianto, untuk meninjau ulang mutasi kepala sekolah yang telah dilakukan Dikbud. Ia menegaskan bahwa jika masalah ini tidak segera diperbaiki, akan berdampak pada kualitas pendidikan di Seluma ke depan.
Ia menilai bahwa niat Bupati untuk memperbaiki mutu pendidikan akan sulit terwujud jika Dikbud masih beroperasi seperti ini. Oleh karena itu, ia meminta Bupati untuk mencermati kembali mutasi yang telah dilaksanakan Dikbud Seluma.
Leave a Reply