DPRD Ende Kritik Lima Puskesmas Tanpa Dokter Umum
Kondisi Lima Puskesmas di Kabupaten Ende yang Belum Memiliki Dokter Umum
Komisi III DPRD Kabupaten Ende menanggapi kondisi lima puskesmas yang hingga saat ini belum memiliki dokter umum. Hal ini menjadi perhatian serius karena peran dokter di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sangat vital sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Daerah, khususnya Bupati Yosef Benediktus Badeoda dan Plt. Kadis Kesehatan dr. Maria Avelina Pani, dinilai terbuka dalam menyampaikan kondisi riil pelayanan kesehatan di Kabupaten Ende. Kekurangan tenaga dokter di sejumlah fasilitas layanan kesehatan dasar, termasuk di Puskesmas Ndona dan Puskesmas Ngalupolo, dinilai sebagai persoalan serius yang harus ditangani secara terukur, cepat, dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ende, Megy Sigasare, menegaskan bahwa puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Tanpa dokter, layanan preventif, promotif, kuratif, dan edukatif tidak dapat berjalan optimal. Menurutnya, langkah pemetaan distribusi dokter yang dilakukan Dinas Kesehatan merupakan solusi taktis jangka pendek yang patut didukung. Namun, diperlukan strategi jangka menengah dan panjang agar tidak terjadi ketimpangan pelayanan antarwilayah.
Rekomendasi Konstruktif dari Komisi III DPRD Kabupaten Ende
Komisi III DPRD Kabupaten Ende mendorong beberapa rekomendasi konstruktif, antara lain:
Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan berbasis wilayah prioritas
Pemerintah daerah perlu menyusun peta kebutuhan dokter berdasarkan rasio penduduk, akses geografis, dan tingkat kerawanan kesehatan.Optimalisasi program penugasan tenaga kesehatan nasional
Upaya mendatangkan dokter melalui program Nusantara Sehat harus terus diperjuangkan melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.Insentif daerah bagi tenaga medis
DPRD Kabupaten Ende siap mendorong dukungan anggaran untuk insentif khusus bagi dokter yang bersedia bertugas di wilayah terpencil atau sulit dijangkau.Pemanfaatan teknologi layanan kesehatan jarak jauh telemedicine
Teknologi ini dapat menjadi solusi sementara untuk konsultasi medis di wilayah yang belum memiliki dokter tetap.
Politisi Partai Golkar itu juga menilai pandangan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, agar dokter tidak dibebani jabatan administratif perlu dikaji serius. Menurutnya, fokus utama dokter adalah pelayanan pasien, sementara jabatan kepala puskesmas dapat diisi oleh tenaga manajerial kesehatan yang kompeten.
Megy juga menegaskan, DPRD Kabupaten Ende berkomitmen mengawal kebijakan anggaran dan regulasi agar pelayanan kesehatan dapat merata di seluruh wilayah. Ia menambahkan, kehadiran fasilitas kesehatan di wilayah Kecamatan Ndona, khususnya sekitar Desa Nanganesa, harus diikuti dengan ketersediaan tenaga medis yang memadai agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan kesehatan.
“Harapan kami, persoalan ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi menjadi prioritas bersama lintas sektor. Pelayanan kesehatan yang baik bukan sekadar target kinerja, melainkan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara,” tegas Megy Sigasare.
Data Terkini tentang Keterbatasan Tenaga Medis
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, dr. Maria Avelina Pani, mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar lima puskesmas yang belum memiliki dokter umum. “Untuk puskesmas masih sekitar lima yang belum ada dokter umum. Sementara dokter gigi di puskesmas hanya ada empat orang,” jelasnya, Kamis (26/2/2026).
Sejumlah puskesmas yang mengalami kekosongan dokter umum di antaranya Puskesmas Loboniki, Ngalupolo, Ndona, Watunggere, Riaraja, dan Embuzozo. Secara keseluruhan, jumlah dokter umum yang bertugas di puskesmas dan RS Tanali tercatat sebanyak 25 orang, sedangkan dokter gigi berjumlah empat orang. Data tersebut belum termasuk dokter yang bertugas di rumah sakit lainnya.
Leave a Reply