Pandangan: Sekolah yang Memperparah Ketidaksetaraan
Membaca Pendidikan NTT Melalui Kacamata Bourdieu
Di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), ada siswa yang rajin ke sekolah dengan berjalan kaki belasan kilometer dan belajar tekun dengan sumber daya minim. Pada saat ujian tertentu, banyak dari mereka yang gagal. Mereka dilabeli bodoh dan akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa kegagalan ini bukan hanya karena kurangnya usaha tapi karena sistem yang menempatkan mereka di titik awal yang jauh di belakang anak-anak keluarga kelas menengah-atas yang punya banyak kemudahan dan fasilitas dalam belajar. Mereka kalah sejak awal.
Realitas di atas adalah cerminan sistemik dari pendidikan secara umum, khususnya pendidikan NTT yang terus melanggengkan kesenjangan sosial. Data BPS (2025) menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di NTT hanya 8,22 tahun, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK hanya 60,73 persen dan indeks Pembangunan manusia (IPM) hanya 69,89, semuanya jauh di bawah rata-rata nasional. Lebih lanjut, angka kemiskinan NTT sebesar 18,60 persen, menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi termiskin dengan kualitas pendidikan rendah.
Kontradiksi pendidikan NTT bukan hanya soal sarana dan prasarana atau anggaran melainkan juga adalah cerminan dari sistem yang pilih kasih. Bourdieu, sosiolog Prancis, menawarkan sudut pandang reflektif untuk menjelaskan bahwa sekolah yang dianggap sebagai jalan untuk mengubah nasib banyak orang, ternyata juga menjadi alat yang melanggengkan kesenjangan.
Tiga Modal yang Tidak Terbagi Rata
Dengan memakai kacamata Bourdieu, kesuksesan dalam pendidikan dipahami bukan hanya soal kecerdasan atau upaya individu, tetapi juga soal pembagian modal (ekonomi, budaya dan sosial). Sayangnya, ketiga modal ini tidak terbagi secara merata di NTT.
Di NTT, modal ekonomi adalah yang paling terlihat. Misalnya, banyak keluarga dikondisikan pada dilema antara mencukupi kebutuhan sehari-hari atau menyekolahkan anak. Angka kemiskinan yang tinggi membuat banyak keluarga kesulitan dalam membiayai keseluruhan kebutuhan pendidikan. Akibatnya, banyak anak NTT terpaksa bekerja di ladang, sawah atau berjualan.
Sementara itu, anak-anak dari keluarga mampu di kota besar lainnya di luar NTT bisa mengakses les tambahan, sumber belajar dan fasilitas belajar yang baik. Lebih lanjut, modal budaya menurut Bourdieu adalah bekal pengetahuan, kebiasaan, atau nilai yang didapat dari keluarga. Anak-anak dari keluarga kelas menengah dibesarkan dengan budaya literasi, penguasaan teknologi dan kefasihan bahasa Indonesia yang sejalan dengan sistem sekolah.
Sebaliknya, sebagian anak di pedalaman NTT tumbuh dari keluarga yang tidak tamat SD dan hanya memakai bahasa daerah sehingga harus belajar bahasa Indonesia dari nol ketika masuk sekolah. Bahkan mereka seringkali diajar oleh guru dari luar yang tidak paham bahasa dan budaya lokal. Mereka terasing di sekolahnya sendiri.
Modal sosial yaitu relasi dan koneksi, memperkuat kesenjangan yang ada. Di kota besar, anak-anak punya akses yang luas ke informasi beasiswa (seperti LPDP dan PIP), sekolah unggulan sampai relasi untuk peluang kerja. Sebaliknya, keluarga miskin di NTT terputus dari semua itu. Yang paling krusial, anak dengan modal sosial punya banyak alternatif saat gagal. Sementara bagi anak NTT yang terbatas koneksinya, sekali gagal berarti akhir dari segalanya.
Kekerasan Simbolik dalam Ruang Kelas
Hal yang lebih berbahaya adalah kekerasan simbolik. Bourdieu menjelaskan hal ini sebagai sebuah pengondisian yang membuat dominasi kelompok tertentu atau penindasan dianggap sudah sewajarnya terjadi. Sistem pendidikan kita, lewat kurikulum, cara guru mengajar, sampai sistem ujian secara tidak sadar berpihak pada kelas menengah ke atas.
Misalnya, kurikulum nasional menuntut penguasaan teknologi digital tapi banyak sekolah di NTT tidak mempunyai listrik dan akses internet yang memadai. Selain itu, sekolah kadang menguji kemampuan yang hanya bisa dikondisikan oleh anak kota yang punya fasilitas belajar memadai. Ini adalah wujud kekerasan simbolik dimana aturan main yang ada berat sebelah dan menyalahkan mereka yang kalah.
Lebih lanjut, sistem pendidikan menanamkan kesadaran bahwa kesuksesan adalah murni hasil kerja keras individu. Konsekuensinya, anak-anak NTT yang gagal dalam suatu ujian menganggap itu sebagai kesalahan pribadi semata tanpa mempertanyakan mengapa sekolahnya tidak punya perpustakaan dan internet atau mengapa ia harus membantu berjualan sehingga tidak punya cukup waktu untuk belajar. Mereka menyalahkan diri, padahal struktur atau sistemlah yang membuat mereka kalah dari awal.
Inilah hal paling menyedihkan di mana para korban justru merasa bahwa ketidakadilan itu layak diterima.
Beberapa Hal yang Bisa Dilakukan
Dengan memakai sudut pandang Bordieu ini, solusi teknis administratif tidak cukup. Membangun lebih banyak gedung sekolah, menambah guru atau menambah anggaran memang penting tapi selama pembagian modal tidak merata, sekolah tidak akan menjadi jalan untuk naik kelas, malah jadi mesin yang terus melanggengkan kesenjangan.
Kita butuh langkah strategis. Pertama, kebijakan pendidikan harus berpihak pada yang termarginalkan. Beasiswa untuk anak-anak NTT sekiranya tidak terbatas pada biaya SPP tetapi harus komprehensif. Kondisi geografis NTT yang selama ini menjadi penghalang akses pendidikan juga adalah pertimbangan dalam memberikan biaya pendidikan sebagai kompensasi atas ketimpangan yang sudah ada sejak lama.
Kedua, kurikulum yang membumi. Pendidikan NTT harus menghargai pengetahuan lokal NTT bukan hanya berkiblat pada kehidupan kota besar di luar NTT. Lewat realitas kontekstual yang dibawa ke ruang kelas maka belajar tidak lagi asing. Langkah ini tidak saja membuat pembelajaran lebih bermakna tetapi juga menghilangkan sekat yang mengondisikan anak NTT terasing di sekolahnya sendiri.
Ketiga, pendidikan berbasis komunitas. Pendidikan tidak boleh dianggap hanya terjadi di ruang kelas tetapi bisa disiasati lewat berbagai ruang belajar alternatif seperti perpustakaan desa dan kelompok belajar yang dapat difasilitasi oleh masyarakat. Di Flores misalnya, gereja dan komunitas adat yang memfasilitasi pembelajaran alternatif yang sangat membantu bagi anak-anak.
Keempat, reorientasi peran guru. Pendidik di NTT harus berhenti menjadi hakim yang melabeli siswa dengan predikat bodoh saat mereka gagal memenuhi standar yang tidak adil. Guru perlu memahami bahwa kegagalan siswa bukan kegagalan pribadi semata tetapi bersumber pada ketidakadilan sistem. Dengan hal ini, guru dapat menciptakan ruang belajar yang penuh kasih dan memberdayakan di mana kegagalan siswa tidak lagi dianggap sebagai aib individu tetapi sebagai kegagalan sistem yang harus diperbaiki bersama.
Kelima, sekolah harus jadi pusat redistribusi modal sosial. Sekolah tidak boleh lagi menjadi alat yang melanggengkan kesenjangan. Sekolah harus jadi pusat perlawanan yang secara aktif mendistribusikan modal sosial seperti akses informasi beasiswa dan jejaring profesional kepada keluarga miskin yang selama ini termarginalkan. Sekolah harus berfungsi sebagai jalan pembebasan.
Kesadaran Menuju Perubahan
Sudut pandang Bourdieu menyadarkan kita bahwa kesenjangan pendidikan NTT bukan kebetulan tetapi konsekuensi logis sebuah sistem yang tidak adil. Kita tidak perlu mempertanyakan potensi anak-anak NTT tetapi kita butuh komitmen kolektif semua elemen sosial NTT untuk memperbaiki aturan main dan titik awal yang ada. Akhirnya, sekolah di NTT harus jadi ruang perjumpaan yang adil, tempat anak NTT merasa dihargai identitasnya, didukung keterbatasannya, dan diberdayakan potensinya.
Leave a Reply