Kondisi kritis sekolah di perbatasan RI-Malaysia, terancam longsor dan hewan liar
Kondisi Pendidikan di Wilayah Perbatasan RI-Malaysia Mengemuka
Kondisi pendidikan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia kembali menjadi sorotan setelah DPRD Nunukan melakukan sidak ke SD 005 Sungai Limau, Kecamatan Sebatik. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas berbagai keluhan warga dan tenaga pendidik yang mengajar di tengah keterbatasan infrastruktur sekolah.
Dalam peninjauan tersebut, DPRD menemukan beberapa masalah serius yang memengaruhi proses belajar mengajar. Salah satunya adalah kerusakan pada ruang kelas akibat pergerakan tanah dan longsor. Bahkan, ada gedung sekolah yang baru dibangun sekitar dua tahun lalu, namun kini mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat digunakan lagi. “Kami sangat prihatin. Ada bangunan yang usianya belum lama, tapi sudah rusak berat. Air merembes masuk ke ruangan dan tanah bergerak. Saat ini ruangan tersebut dikosongkan karena sangat berbahaya bagi keselamatan murid dan guru,” ujar Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono.
Selain itu, akses jalan menuju sekolah juga dinilai membahayakan. Jalan yang rusak dan berlubang menyulitkan siswa dan orang tua dalam proses antar-jemput. Masalah lain yang ditemukan adalah lingkungan sekolah yang tidak memiliki pagar pengaman yang memadai, sehingga rawan dimasuki hewan liar. “Pagar pengaman bukan sekadar pelengkap. Ini menyangkut keselamatan anak-anak. Lingkungan yang aman dan nyaman adalah syarat mutlak dalam pendidikan,” tambahnya.
Kondisi Sekolah yang Tidak Layak
SD 005 Sungai Limau berada di dekat kawasan semak dan hutan yang tidak memiliki pembatas yang cukup. Hal ini membuat sekolah rentan terkena gangguan dari hewan liar. Selain itu, kondisi bangunan sekolah yang rusak dan tidak layak juga menjadi perhatian utama. Rombongan DPRD meninjau langsung ruang kelas, halaman sekolah, dan akses jalan menuju lokasi.
Meski demikian, DPRD juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menyediakan seragam siswa serta penampilan guru yang dinilai cukup baik. Namun, peningkatan kesejahteraan guru disebut tetap harus menjadi prioritas utama. “Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah daerah, tetapi kesejahteraan guru tetap harus dijaga. Kalau kita ingin kualitas pendidikan meningkat, gurunya juga harus diperhatikan,” tutur Andi.
Atas temuan tersebut, DPRD Nunukan meminta Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR segera turun langsung ke lapangan untuk menghitung kebutuhan anggaran, baik untuk perbaikan gedung sekolah maupun akses jalan menuju lokasi. Masalah serupa juga ditemukan saat DPRD meninjau SD 001 Sebatik Timur, di mana keterbatasan ruang kelas memaksa siswa belajar secara bergantian antara pagi dan siang hari, yang dinilai mengganggu efektivitas pembelajaran.
Pentingnya Pendidikan yang Berkeadilan
DPRD menegaskan pentingnya pendidikan yang berkeadilan tanpa membedakan sekolah negeri maupun swasta, terutama di wilayah perbatasan. “Anak-anak di sekolah swasta juga warga Kabupaten Nunukan. Mereka berhak mendapatkan fasilitas dan perhatian yang sama agar bisa belajar dengan aman dan nyaman,” tegas Andi.
Menurutnya, pemerataan perhatian dari pemerintah daerah menjadi kunci untuk mencegah kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah. “Tidak boleh ada sekat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Tujuan kita sama, mencetak generasi yang berkualitas sesuai standar nasional,” ungkapnya.
Pulau Sebatik: Wilayah Perbatasan yang Unik
Pulau Sebatik merupakan wilayah yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Secara administratif, pulau ini terbagi ke dalam dua negara. Sebatik bagian utara berada di bawah kekuasaan Malaysia, sedangkan Sebatik bagian selatan merupakan wilayah Republik Indonesia. Pemisahan wilayah Pulau Sebatik mengikuti garis koordinat 4°10′ Lintang Utara sebagaimana tertuang dalam Konvensi London 1891.
Berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Sebatik yang sebelumnya dikuasai Belanda menjadi bagian dari Indonesia, sementara wilayah yang dikuasai Inggris menjadi bagian Malaysia. Saat ini, Sebatik Indonesia termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan Sebatik Malaysia masuk ke dalam Negara Bagian Sabah.
Mayoritas penduduk Pulau Sebatik berasal dari Suku Bugis. Tokoh yang dikenal sebagai orang pertama yang datang dan menetap di Pulau Sebatik adalah Ambo Emmang, seorang Bugis asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pulau Sebatik termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Wilayah ini beriklim panas dengan suhu udara rata-rata sekitar 27,8°C, suhu terendah 22,9°C pada bulan Agustus, dan suhu tertinggi mencapai 33,0°C pada bulan April. Sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Pulau Sebatik menjadi prioritas utama pembangunan. Program pembangunan yang difokuskan di wilayah ini meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, serta peningkatan keamanan dan penegakan hukum.
Saat ini, Pulau Sebatik terdiri dari lima kecamatan dan 19 desa yang dinilai siap menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Lima kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Utara, dan Sebatik Timur, dengan total 19 desa yang tersebar di seluruh wilayah pulau.
Secara geografis, Pulau Sebatik terbagi menjadi dua bagian. Sebelah utara dengan luas sekitar 187,23 km² merupakan wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia. Sementara itu, bagian selatan dengan luas sekitar 246,61 km² masuk ke dalam wilayah Indonesia, tepatnya Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dari total luas tersebut, sekitar 375,52 hektare merupakan kawasan konservasi.
- Kondisi kritis sekolah di perbatasan RI-Malaysia, terancam longsor dan hewan liar - February 20, 2026
- Perubahan Medicare yang perlu diperhatikan pada tahun 2026 - February 20, 2026
- Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 67 - February 19, 2026
Leave a Reply