Fraksi Golkar DPR Minta 20 Persen Dana Pendidikan untuk Pesantren
Peran Penting Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengungkapkan pentingnya pengakuan resmi terhadap peran pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Ia menyarankan agar lembaga pendidikan ini mendapatkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Fraksi Partai Golkar sepenuhnya mendukung agar pendidikan keagamaan seperti pesantren diintegrasikan dalam revisi UU Sisdiknas. Ini penting untuk memastikan bahwa pondok pesantren juga memiliki hak pendanaan dari APBN sebesar 20 persen, sama seperti lembaga pendidikan lainnya,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Sarmuji, pondok pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berperan besar dalam membentuk karakter dan moral bangsa. Namun, hingga saat ini, banyak pesantren masih bergantung pada dana swadaya masyarakat dan sumbangan sukarela.
“Jangan biarkan pesantren berjuang sendirian. Negara harus hadir secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya melalui bantuan insidental,” tegasnya.
Tragedi Ponpes Al Khoziny sebagai Pembelajaran
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menyoroti tragedi yang menimpa Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai contoh nyata bahwa perhatian negara terhadap pesantren harus bersifat struktural, bukan sekadar karitatif.
“Itu bukti bahwa ketika negara hadir, pesantren bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Tapi yang lebih penting, kita perlu memastikan agar lembaga pendidikan agama berbasis swadaya masyarakat ini mendapatkan dukungan anggaran secara kontinyu ke depan,” jelasnya.
Sarmuji menekankan bahwa jika pesantren dimasukkan secara eksplisit dalam revisi UU Sisdiknas, maka keberlanjutan pendanaannya akan terjamin dan tidak bergantung pada kebijakan tahunan.
Dengan demikian, pesantren dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidiknya tanpa kehilangan jati diri kemandirian yang menjadi ciri khasnya.
“Negara tidak boleh hanya mengakui peran pesantren secara moral, tetapi juga harus menegaskannya secara fiskal,” ujar legislator asal Jawa Timur tersebut.
Keberagaman Lembaga Pendidikan di Indonesia
Ia menambahkan, Fraksi Partai Golkar akan memperjuangkan agar rumusan revisi UU Sisdiknas yang baru benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh bentuk satuan pendidikan di Indonesia, baik formal, nonformal, maupun berbasis keagamaan.
“Pesantren bukan pelengkap pendidikan nasional, melainkan pondasi moral bangsa. Maka hak mereka atas dana pendidikan dari APBN adalah bentuk penghormatan negara terhadap kontribusi besar pesantren dalam sejarah pendidikan Indonesia,” pungkasnya.
Insiden Ambruknya Bangunan Musala di Ponpes Al Khoziny
Sebagaimana diketahui, bangunan empat lantai yang difungsikan sebagai musala di area Pondok Pesantren Al Khoziny tiba-tiba ambruk pada Senin (29/9) sekitar pukul 15.35 WIB. Insiden tragis ini terjadi saat para santri sedang melakukan Salat Asar berjamaah pada rakaat kedua. Akibatnya, banyak santri yang terjebak dan menjadi korban dalam reruntuhan bangunan ambruk tersebut.
- Tunjangan Profesi Guru Hanya Rp 15 Miliar, Pemkab Trenggalek Tanggung Sendiri Gaji 2.234 PPPK - October 28, 2025
- Pemerintah Menargetkan Deteksi Dini Di Tengah Meningkatnya Kasus Kanker Kolon - October 27, 2025
- Api Terbang Muncul di Langit Cirebon, BRIN Konfirmasi Meteor Jatuh ke Laut Jawa - October 27, 2025
Leave a Reply