Siswi SMAN 1 Gunungsitoli Dilarang Ujian Meski Sudah Memohon
Bisakimia
Sebuah video yang viral di media sosial menggambarkan kisah seorang siswi kelas X SMAN 1 Gunungsitoli, Sumatera Utara, berinisial K, yang dilarang mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) karena belum membayar uang komite sebesar Rp 40.000 per bulan.
Kisah ini muncul setelah beberapa akun Instagram dan TikTok membagikan video tersebut pada Rabu (8/10/2025). Dalam video tersebut, sang ibu, Hasmidar Harefa, menangis sambil bercerita tentang perjuangannya agar anaknya bisa terus bersekolah meskipun kondisi ekonomi keluarga sedang sulit.
Hasmidar bekerja di sebuah rumah makan dan mengaku belum sempat melunasi uang komite sekolah. Ia menjelaskan bahwa ia tidak menolak untuk membayar, tetapi hanya meminta kesempatan untuk cicil.
“Kalau boleh dibantu saya cicil,” kata Hasmidar dalam video yang diunggah oleh akun tersebut. “Anak saya sudah memohon kepada wali kelasnya, saat ibunya gajian nanti dilunasi.”
Namun, permintaan tersebut tidak dihiraukan. K justru tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan kartu ujiannya ditahan oleh wali kelas. Akibatnya, K akhirnya memutuskan untuk ikut bekerja di rumah makan untuk menambah penghasilan keluarga.
Penjelasan dari SMAN 1 Gunungsitoli
Perwakilan SMAN 1 Gunungsitoli, Otenieli, menyatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang siswa mengikuti ujian hanya karena belum membayar uang komite.
“Sekalipun belum membayar, ada yang sampai sekarang belum membayar tetapi mereka ujian,” ungkap Otenieli. “Sekolah wajib mengikutkan mereka ujian. Tidak ada alasan masalah sumbangan tersebut,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa sekolah tidak pernah memberi perintah kepada wali kelas untuk menahan siswa karena belum membayar sumbangan.
Sudah ikut ujian
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, mengatakan bahwa K kini telah mengikuti ujian.
“Anak kita itu tetap mengikuti ujian. Tadi saya cek dan berkoodinasi langsung dengan Kacabdis,” ujarnya.
Alexander mengatakan bahwa K tidak terhalang untuk mengikuti ujian semester, meskipun ia mengakui bahwa K memiliki tunggakan SPP sebesar Rp 40.000 per bulan, yang kini telah diselesaikan.
Beberapa pihak mulai mempertanyakan kebijakan sekolah terkait uang komite. Banyak yang merasa bahwa sistem seperti ini tidak adil, terutama bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan finansial.
Beberapa isu yang muncul antara lain:
Pembiayaan pendidikan yang tidak merata – banyak keluarga kurang mampu tidak mampu membayar uang komite, meski mereka ingin anaknya tetap bersekolah.
Tindakan diskriminasi – siswa yang belum membayar uang komite dilarang mengikuti ujian, padahal ujian adalah hak setiap siswa.
Pemahaman yang salah tentang uang komite* – uang komite seharusnya bersifat sukarela, bukan suatu kewajiban yang harus dibayar agar bisa mengikuti ujian.
Selain itu, masyarakat juga mulai menyoroti pentingnya pendidikan yang inklusif. Setiap siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Dari kasus ini, banyak orang mulai memikirkan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dapat lebih adil dan transparan. Beberapa rekomendasi yang muncul antara lain:
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana sekolah.
Memastikan bahwa uang komite tidak digunakan sebagai alasan untuk menahan siswa.
* Melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan pendidikan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih memperhatikan hak setiap siswa. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa, bukan tempat di mana siswa dilarang mengikuti ujian karena masalah keuangan.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk lebih aktif dalam mengawasi kebijakan sekolah, terutama terkait pemungutan dana. Jika ada tindakan yang tidak sesuai, maka masyarakat harus siap untuk menyampaikan keluhan secara resmi.
Di sisi lain, para orang tua juga diimbau untuk lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jika ada kendala dalam pembayaran uang komite, mereka sebaiknya segera menyampaikannya agar bisa dicari solusi yang lebih baik.
Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang merata dan adil harus terus dijaga. Setiap siswa layak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, tanpa adanya hambatan yang tidak seharusnya.
- Ahli primatologi Jane Goodall telah meninggal pada usia 91 tahun, demikian dikatakan oleh lembaganya. - October 15, 2025
- Siswi SMAN 1 Gunungsitoli Dilarang Ujian Meski Sudah Memohon - October 15, 2025
- Pelatih Olahraga Bentuk PB IGOCIS, Buka Sekolah Bulu Tangkis Pertama di Cisayong - October 15, 2025
Leave a Reply