Pondok pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi perhatian khusus setelah terjadi insiden musala yang runtuh dan menewaskan puluhan santri. Akibat kejadian tersebut, muncul usulan untuk membangun ulang ponpes tersebut menggunakan dana APBN. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para santri serta menjaga kelangsungan pendidikan di tempat tersebut.
Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji, memberikan respons terhadap usulan tersebut. Menurutnya, pembenahan pondok pesantren seharusnya dimulai dari hulu atau aspek dasar yang lebih mendasar. Ia menekankan bahwa pesantren selama ini telah berperan penting dalam mendidik anak bangsa tanpa mengandalkan dana negara secara langsung.
“Kami berpikir dari hulunya. Pesantren selama ini adalah lembaga pendidikan yang tidak mengandalkan keuangan negara. Negara berutang banyak kepada pesantren yang juga mendidik anak bangsa,” ujar Sarmuji pada Minggu (12/10).
Ia menilai bahwa regulasi pendidikan di pesantren seharusnya masuk dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan demikian, pesantren dapat memperoleh bantuan keuangan yang jelas dan berkelanjutan, bukan hanya saat terkena musibah.
“Kami berpikir agar pendidikan keagamaan seperti pesantren masuk dalam UU Sisdiknas sehingga bisa mendapatkan bantuan keuangan negara secara lebih jelas dan kontinu,” tambah Sarmuji.
Selain itu, ia menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah agar pesantren lebih mandiri dan berdaya, bukan hanya karena ada musibah baru dibantu.
“Kami ingin pesantren lebih berdaya, bukan hanya karena ada musibah baru dibantu,” imbuhnya.
Sarmuji menegaskan bahwa bantuan keuangan akan lebih jelas untuk pesantren jika mereka masuk dalam UU Sisdiknas. Ia menilai bahwa dengan adanya regulasi tersebut, pesantren akan memiliki kepastian hukum dan pengakuan resmi dari pemerintah.
“Kalau pendidikan keagamaan masuk dalam sisdiknas lebih memiliki kepastian,” tutupnya.
Usulan pembangunan Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo menggunakan APBN sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Selain untuk pembangunan, APBN juga diusulkan akan digunakan dalam proses audit terkait ambruknya musala ponpes tersebut.
“Insyaallah cuma dari APBN, ya. Tidak menutup kemungkinan, nanti kalau ada bantuan dari swasta, kita pasti akan lakukan. Cuma sementara waktu dari APBN,” ujar Dody saat berada di Kantor Kementerian PU pada Selasa (7/10).
Beberapa pihak menilai bahwa penggunaan APBN untuk pembangunan ponpes ini merupakan langkah penting dalam memberikan dukungan yang lebih nyata kepada lembaga pendidikan agama. Namun, masih diperlukan evaluasi dan penyesuaian regulasi agar bantuan tersebut dapat diberikan secara efektif dan berkelanjutan.
Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam usulan ini:
-
Evaluasi kondisi fisik ponpes
Sebelum pembangunan dimulai, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur bangunan dan kebutuhan infrastruktur lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya sekadar mengganti yang rusak, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keselamatan. -
Pemenuhan regulasi keuangan
Penggunaan dana APBN harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan. -
Keterlibatan masyarakat dan pengurus ponpes
Dalam proses pembangunan, keterlibatan aktif dari masyarakat sekitar dan pengurus ponpes sangat penting. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan terkait pembangunan. -
Peningkatan kualitas pendidikan
Pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan di ponpes. Ini mencakup pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta fasilitas belajar yang lebih modern.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan Ponpes Al-Khoziny tidak hanya sekadar mengembalikan kondisi awal, tetapi juga menjadi model pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.
- Seafood with Protein Power Like Steak - October 25, 2025
- Vijayadashami diperingati di seluruh negeri hari ini - October 25, 2025
- PGRI Minta DPR Tetapkan Gaji Guru dalam RUU Sisdiknas - October 25, 2025